peraturan pemerintah tentang pengurangan sampah plastik. Dec 3, 2019 · Menurut data terakhir dikatakan persentase penurunan penggunaan kantong plastik masing-masing sebesar 54,26% untuk pasar tradisional dan 86,27%. peraturan pemerintah tentang pengurangan sampah plastik

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 5. sampah plastik yang beredar tentunya menjadi masalah dikarenakan dapat menganggu aktivitas komersial di sektor pariwisata yang terjadi di Badung. “Dari aturan ini KLHK melahirkan peta jalan pengurangan sampah plastik melalui tiga langkah,” kata Rosa. Perwali ini mengatur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menetapkan target untuk pengurangan sebesar 30% dan dan penanganan sampah dengan benar sebesar 70% dari total timbulan sampah pada tahun 2025. Instruksi Walikota. 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, terdapat juga Peraturan Walikota Denpasar No. Ada 2 (dua) masalah pokok yang. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. 36/2018 dan Peraturan Gubernur Bali No. Sep 18, 2020 · Dari angka tersebut, sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong. lingkungan. Banjarmasin. Sampah yang dihasilkan di indonesia sebanyak 64 juta ton per tahun dimana sebesar 70% merupakan sampah plastik. Memiliki Kebijakan terkait Pengurangan Sampah Plastik 3. Target pengurangan sampah plastik di laut hingga mencapai 70% pada 2025 mendatang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Pergub ini terdiri atas 12 bab dansampah plastik. Sejak 1 Juni 2016, tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan. Inisiatif #berubahdarirumah adalah kampanye. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang penggunaan plastik biodegradable, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 perihal Pengurangan Sampah Plastik, masih meretas berbagai masalah penggunaan. Peraturan Walikota (PERWALI)Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI. 2. Preview post. (2) Dalam melaksanakan pengurangan sampah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk: a. Kantong Plastik. tirto. Pemerintah telah menetapkan target dalam pengurangan sampah plastik mengacu pada Perpres. com, Jakarta Pemerintah telah memiliki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 3 ; Kota Balikpapan Sudah menerbitkan peraturan daerah dan sudah diterapkan mulai tanggal 3 Juli 2018, sedang disusun dalam bentuk Perda Perwali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 4 . com, JAKARTA - Regulasi tentang peta jalan atau roadmap pengurangan sampah oleh produsen yang segera ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka celah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan industri daur ulang. Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tentang Pengelolaan. Meskipun peraturan tersebut telah ditandatangani sejak 27 Desember 2019, namun baru akan. Indonesia, Kabupaten Bogor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. Peraturan yang akan Diatur: Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan mengenai tata cara pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan sebagaimana dimaksud pada. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kota Bogor mulai melakukan diet plastik (resource (PDF) Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor) | Bhakti Nur Avianto - Academia. Jul 1, 2020 · Larangan memakai kantong plastik sekali pakai berlaku untuk mengurangi sampah plastik yang tidak mudah terurai dan berdampak negatif bagi lingkungan. ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah melalui pengurangan sampah pada sumber penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah perlu mengatur Kebijakan Pengurangan. pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik. ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Lumajang; bahwa penggunaan sampah plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara. com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hanya saja, implementasinya masih belum maksimal. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Namun, kebijakanUntuk penanganan sampah plastik di Indonesia, Nani menjelaskan pemerintah telah memasang target yaitu untuk melakukan upaya yang serius dalam pengurangan sampah plastik sebesar 70 persen sampai 2025. Feb 6, 2020 · Joachim Affeldt. Peraturan Walikota;. Novrizal menjelaskan, tidak kalah penting adalah peran dan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah seperti yang diwajibkan dalam Undang Undang No. U: Indonesia. pengurangan sampah. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Sampah Plastik, Permasalahan dan Penanggulangannya Plastik adalah material yang paling versatile dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. muncul kesadaran sendiri untuk bersama mengurangi sampah plastik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. 2. Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, produksi sampah dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik Data 1. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Untuk penanganan sampah plastik di Indonesia, Nani menjelaskan pemerintah telah memasang target yaitu untuk melakukan upaya yang serius dalam pengurangan sampah plastik sebesar 70 persen sampai 2025. mengenai koordinasi penanganan sampah Dokumen 10 0 0 0 0 0 DLHK dan DLH. “Kami percaya, pihak swasta perlu. Pemerintah provinsi Bali mengeluarkan kebijakan peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Tipe Dokumen. Fakta tentang sampah nasional sudah cukup meresahkan, yaitu bahwa Indonesia adalah peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU 18/2008”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang. Peraturan Perundang-undangan. bahwa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. E. Aturan ini akan dimasukan dalam Permen Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen - yang menyasar tiga sektor, yaitu manufaktur, perusahaan retail, dan industri jasa makanan dan minuman, hotel. Peraturan Walikota (PERWALI) Bentuk Singkat. 2017/NO. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen melarang penggunaan plastik sekali pakai secara nasional. 23 Tahun 2014; UU No. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari: T. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi "Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan/atau. tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Sampah Plastik; Mengingat : 1. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. E. ABSTRAK: a. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. E. Peraturan Perundang-undangan. Target itu, tertuang dalam Rencana Aksi Sampah Laut dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Aturan seperti ini bisa menginspirasi daerah lain sebagai strategi untuk memenuhi amanat. Ancaman permasalahan sampah plastik ini membuat pemerintah Kota Balikpapan berinisiatif untuk membuat dan menerapkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Derah (Perda) Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/. 9. Jakarta (ANTARA) - Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan pembahasan mengenai pengurangan sampah plastik dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi forum kerja sama multilateral G20 di Nusa Dua, Bali. "Dari aturan ini KLHK melahirkan peta jalan pengurangan sampah plastik melalui tiga langkah," kata Rosa melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Januari 2023. U. TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Lewat Peraturan Walikota Denpasar No. STATUS - CATATAN : - Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 37; - Peraturan Wali Kota ini diundangkan pada tanggal 29 Juli 2019. tirto. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi 'Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan/atau. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. REPUBLIKA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Menetapkan . “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan. com, Jakarta - Perusahaan kemitraan Saraswati dan jaringan perusahaan multinasional Diageo Indonesia bersama segenap elemen dan komunitas lintas isu berkolaborasi meluncurkan Kampanye #berubahdarirumah dalam upaya mengurangi pemakaian sampah plastik sekali pakai. pakai. menyurutkan volume sampah yang berada di lingkungan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan sampah plastik, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menangani sampah plastik di laut sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah. Sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik mengenai komponen peraturan pengelolaan kebersihan dan sampah. kelestarian dan berkelanjutan; c. Novrizal Tahar, Direktur Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah B3, Kementerian. pemerintah telah menargetkan pengurangan sampah plastik 30 persen pada tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan. pembatasan timbulan sampah (reduce); b. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan. Untuk merealisasikan tujuan ini, berbagai regulasi dan gerakan yang menegaskan pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak telah dilakukan. Wali Kota tentang Pengurangan Sampah Plastik; Mengingat : 1. Mar 13, 2023 · Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pengaturan diantaranya penerbitan Undang-Undang No. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal Apr 9, 2019 · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM. 2, Bagian Hukum Pemda Lotim. Kepala Seksi Bina Peritel KLHK Agus Supriyanto mengungkapkan, bahwa Permen LHK No 75 tahun 2019 merupakan turunan dari UU No 18 tahun 2008 pasal 14. pengurangan penggunaan sampah plastik dengan mengeluarkan PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 di Kota Bontang. 000 ton setiap tahun dengan komposisi utama sampah organik (44%), popok (21%), dan kantong plastik (16%). Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;. Baca juga: Selain Murah, Ini Keuntungan Punya Lemari Minimalis Berbahan Plastik. Jakarta akan mulai melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai pada bulan Juli lewat Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah. 1. 7. Dalam peraturan ini juga. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dipandang perlu mengatur mengenai pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono; b. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Peraturan Perundang-undangan. Untuk mengurangi sampah plastik, Indonesia telah mengambil beberapa langkah antara lain, pertama, menyusun Rancangan Peraturan Menteri (MOEF) KLHK tentang Roadmap (peta jalan) Pengurangan Sampah oleh Produsen. Larangan ini termasuk untuk kantong plastik berbayar di pusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan, mal, serta gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan. Kepala Dinas. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa. Pemerintah Provinsi Bali sudah memulai langkah serius dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah. Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek. (Marzuki, 2019) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong. 2017. Sekitar 2012, peraturan turunannya pun muncul yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga. Pemerintah bertekad untuk mengatasi permasalahan sampah di perairan Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Lihat. Hal inilah yang kemudian diseriusi Pemkot Malang. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisPemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan aturan soal pembatasan penggunaan plastik, Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Instruksi Wali Kota Bekasi tanggal 31 Mei 2019 tentang Pencanangan Program Kantor Bersih dan Bebas. "Itu hasil studi ITS. 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. 23. T. pengelolaan dan pengurangan sampah plastik di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Nomor. Pemerintah Kabupaten Bekasi. sampah plastik ikan paus mati dengan perut yang di Kota Bogor adalah kebijakan BOTAK (Bogor Tanpa Kantong Plastik) yang dipayungi regulasi Perwali Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik. 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali. Hingga akhir 2022 nanti, proyeksinya sudah ditetapkan pengurangan bisa mencapai 30,5 persen Beragam upaya sudah dilakukan sejak 2018, tepatnya sejak Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut diterbitkan dan Oct 27, 2021 · Di Bali, selain Peraturan Gubernur Bali No. Peraturan Pemerintah RI NO. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan aturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai perwujudan komitmen tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 6. 3 Tujuan. Pengurangan Sampah Pasal 6 (1) Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 4 Bagian Kesatu Pasal 2 Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas : a. Dengan peraturan itu, seluruh kegiatan dilarang menggunakan bahan plastik dan botol. Aturan yang dikeluarkan Anies ini memicu pro dan kontra di kala pandemi COVID-19. Aturan ini bertujuan untuk menerapkan tanggung jawab produsen dalam mengurangi limbah yang berasal. PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI. Perencana Ahli Madya Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Erik Armundito. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSidoarjo No 6 Tahun 2018; Perbup Sidoarjo No 77 Tahun 2016; Perbup Sidoarjo No 100 Tahun 2018; Pengaturan pengurangan sampah bertujuan untuk : a. Menteri mengoordinasikan Pengelolaan Sampah Plastik dengan pemerintah daerah dan PengelolaJoachim Affeldt. mengurangi meningkatnya penggunaan plastik, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat program pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik. Aturan ini telah dirinci melalui Peraturan Wali Kota No 28/2019 tentang Pembatasan Penggunaan Produk atau Kemasan Sekali Pakai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS. 4. 12 Tahun 2011; UU No. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Samarinda; b. Pertama, pembatasan timbulan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Judul. PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75/2019, yang berisi. Perwali ini telah disosialisasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan diimplementasikan mulai hari ini. ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar modern dan pasar tradisional guna mengurangi sampah plastik. Dari produksi plastik antara tahun 1950 sampai 2015, sekitar 60% atau 5 milyar ton dibuang ke lingkungan, 12 persen dibakar di insinerator dan hanya 9 persen yang didaurulang. Data pengelolaan sampah yang disampaikan kabupaten/kota Banjarmasin untuk 2019 antara lain jumlah penanganannya baru 68,89% dan pengurangan sampah 19,66%. Target pengurangan sampah plastik di laut hingga mencapai 70% pada 2025 mendatang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, sampah plastik dapat berpotensi merusak ekosistem lingkungan dan juga berdampak bagi kesehatan manusia jika sampah plastik tidak di kelola dengan baik. Timbulan Sampah; Komposisi Sampah; Sumber Sampah; Capaian; RTH;. Sampah masih jadi masalah di Kota Malang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. kegiatan pengurangan sampah dengan target pengurangan sampah sebesarJudul. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 8. Pemerintah pun tak tinggal diam. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. tanggung jawab; b. Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini, 19 Maret 2022. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 8 ayat (2) Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ Suranto, S. Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Provinsi K/L 1 1 1 1 1 1 DLHK Semua OPD b) Pemerintah Kabupaten dan. Untuk mengurangi sampah plastik, pemerintah pun juga turut andil dengan melakukan banyak sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan. Sebagai sebuah gagasan baru saya berharap plastic credit dapat menjadi pilihan solusi pengurangan sampah plastik tidak sebatas “fantasy”,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, dalam sambutannya.